Fenomena Over Dimension and Over Loading atau ODOL adalah sebuah masalah besar dalam sektor logistik Indonesia. Karena ODOL menyebabkan terhambatnya efisiensi, keamanan, dan daya saing nasional. ODOL sendiri merupakan kondisi ketika kendaraan angkutan barang melebihi batas dimensi dan muatan yang diizinkan pemerintah, sehingga menyebabkan kerusakan jalan, peningkatan biaya logistik, dan risiko kecelakaan yang tinggi. Bagi pelaku usaha praktik ODOL ini memang terlihat menguntungkan, tapi faktanya praktik ini justru merusak jalan, bikin boros BBM, dan risiko tinggi kecelakaan.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan Zero ODOL yang resmi diterapkan secara nasional mulai tahun 2025. Tujuannya adalah menekan tingkat kecelakaan dan menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kendaraan yang melebihi kapasitas muatan. Namun, kebijakan ini menimbulkan tantangan baru yakni kenaikan biaya logistik yang signifikan.
Berikut ini merupakan 3 dampak utama Zero ODOL terhadap biaya logistik beserta solusinya!
- Biaya Transportasi Meningkat Hingga 40 Persen
Kebijakan Zero ODOL mewajibkan kendaraan pengangkut barang atau niaga hanya boleh mengangkut sesuai kapasitas standar menyebabkan Perusahaan harus menambah jumlah perjalanan untuk mengirim barang dengan volume yang sama.
Hal ini, menimbulkan lonjakan biaya bahan bakar, operasional armada, tol, serta tenaga kerja. Menurut ALI (Asosiasi Logistik Indonesia), biaya logistic meningkat antara 30% sampai 40% sejak implementasi penuh ZERO ODOL (Kontan.co.id, 2025).
- Dampak Beruntun: Harga Barang Naik
Biaya transportasi yang meningkat menyebabkan biaya distribusi barang yang ikut melonjak. Lonjakan ini cenderung dibebankan ke konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Sektor yang paling terdampak adalah barang pokok dan kebutuhan sehari-hari di wilayah dengan akses logistic yang terbatas.
Padahal menurut Bappenas, sebelum penerapan kebijakan inipun, biaya logistik Indonesia sudah berada di angka 14,29% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand (Bisnis.com, 2023).
- Tekanan Kepada UMKM dan Usaha Daerah
Pelaku UMKM dan pengusaha daerah umumnya memiliki kendaraan angkutnya sendiri ataupun menggunakan kendaraan angkut yang di sewa namun, sering kali belum mampu mengganti armada logistik mereka sesuai regulasi Zero ODOL. Akibatnya, banyak usaha kecil yang kehilangan daya saing karena biaya kirim naik, margin usaha turun, dan distribusi menjadi lebih lambat.
Lalu, bagaimana dengan solusinya? Ini dia solusi yang dapat diterapkan!
Solusi agar kebijakan Zero ODOL tidak memberatkan meliputi penerapan transportasi multimoda yang menggabungkan angkutan jalan, laut, dan kereta untuk efisiensi biaya; penguatan ekosistem digital melalui National Logistic Ecosystem (NLE). Digitalisasi proses logistik melalui NLE mampu memangkas birokrasi, mempercepat alur distribusi, dan meningkatkan transparansi antara pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu, Pemerintah perlu memberi bantuan pembiayaan untuk penggantian kendaraan yang sesuai standar ODOL. Peningkatan kapasitas SDM logistik menjadi kunci agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan sistem baru secara optimal. Pemberian insentif pembiayaan untuk konversi armada yang sesuai standar dan pelatihan SDM diberikan agar adaptasi kebijakan berjalan optimal dan berkelanjutan (Sitorus, 2022).
Sumber: Kontan.co.id (2025). Urgensi Roadmap Kebijakan ODOL dan Hambatan Logistik Nasional; Bappenas. (2023). Ongkos logistik RI 14,29 persen, Bappenas: Negara maju 8 persen. Bisnis.com; Sitorus, B. (2022). Peranan Multimoda dan NLE. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, Vol.8 No.1.
