Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar. Kondisi ini membuat Indonesia sangat rawan gempa besar dan tsunami. Salah satunya adalah ancaman gempa megathrust di selatan Jawa yang dapat memicu tsunami tinggi dan merusak pelabuhan serta jalur distribusi (Adventari et al., 2021). Di sisi lain belum lama ini terjadi gempa 6,9 magnitudo di Cebu, Filipina yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Banyak bangunan dan infrastruktur rusak berat. Sehingga, pemerintah Filipina menetapkan state of calamity sesaat setelah gempa. Pemerintah mengerahkan berbagai lembaga, termasuk coast guard, untuk membawa tenaga medis, tim SAR, dan air minum ke pusat evakuasi. Maskapai domestik juga diminta membantu mengangkut barang bantuan secara gratis. Negara tetangga dan lembaga internasional juga mengirim tim SAR, bantuan medis, dan peralatan logistik. Namun banyak hambatan masih terjadi. Jalan rusak dan titik distribusi bantuan jauh dari pusat kerusakan. Kapasitas pengungsian terbatas sehingga banyak warga harus tinggal di tenda dengan sanitasi yang buruk. Koordinasi antara pemerintah pusat dan lokal juga sulit, terutama dalam 72 jam pertama yang sangat krusial untuk menyelamatkan korban. Indonesia menghadapi tantangan serupa. Penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa kesiapan penampungan darurat baru mencapai sekitar 0 – 34 persen dari standar minimum. Standar ini mencakup air bersih, sanitasi, keamanan lokasi, dan akses distribusi (Irsya dan Pamungkas, 2021). Artinya, jika terjadi gempa besar, banyak titik penampungan mungkin belum siap digunakan. Pengalaman gempa Palu tahun 2018 juga menegaskan masalah ini. Distribusi bantuan terhambat oleh jalan dan jembatan yang rusak. Koordinasi antar lembaga berjalan lambat. Moda distribusi alternatif seperti laut, udara, dan drone masih terbatas pemakaiannya (Satriawan, 2023). Kondisi ini membuat banyak bantuan terlambat sampai ke warga. Di sisi lain, Jepang memberi contoh praktik yang lebih siap. Jepang memiliki jalur transportasi darurat dan rute alternatif yang sudah direncanakan sebelum bencana. Ketika jalan utama rusak, bantuan masih bisa bergerak lewat rute lain. Negara ini juga memiliki budaya mitigasi kuat melalui kegiatan seperti Bousai no Hi dan latihan rutin di sekolah, komunitas, dan kantor (Widiandari, 2021). Saat gempa Noto Peninsula 1 Januari 2024, Jepang memanfaatkan peta kerusakan real-time dan sistem informasi yang terhubung antar lembaga. Data ini membantu mengatur rute distribusi bantuan dengan lebih cepat. Studi geolokasi menunjukkan banyak warga mulai evakuasi hanya dalam 2–6 menit setelah gempa. Hal ini menandakan tingkat kesiapsiagaan masyarakat yang tinggi (板谷智也 & イタタニトモヤ, 2024). Jepang juga memiliki banyak bangunan publik dan fasilitas evakuasi yang dirancang tahan gempa. Meski begitu, laporan masih mencatat kekurangan air dan sanitasi di beberapa lokasi pengungsian saat gempa Noto. Artinya, bahkan sistem yang sudah maju pun masih perlu terus diperbaiki (板谷智也 & イタタニトモヤ, 2024). Dari tiga contoh ini, terlihat perbedaan kapasitas humanitarian logistics antara negara berkembang dan negara maju. Filipina dan Indonesia sama-sama rentan terhadap kerusakan infrastruktur, kurangnya penampungan yang layak, serta koordinasi yang belum optimal. Jepang menunjukkan bahwa infrastruktur yang maju, jalur distribusi alternatif, teknologi informasi, dan budaya kesiapsiagaan dapat menekan jumlah korban meski gempa sangat kuat. Untuk menghadapi ancaman megathrust, Indonesia perlu mengambil pelajaran ini. Beberapa langkah penting adalah memperkuat infrastruktur evakuasi dan penampungan darurat, memperluas moda distribusi darat, laut, dan udara, serta mengembangkan sistem informasi logistik terpadu (Adventari et al., 2021). Selain itu, edukasi dan latihan kebencanaan bagi masyarakat perlu digencarkan agar warga dapat bereaksi cepat ketika gempa terjadi (Widiandari, 2021).
Read More
Distribusi vaksin COVID-19 merupakan salah satu operasi logistik paling kompleks dalam sejarah kesehatan global. Keberhasilan program vaksinasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dosis, tetapi juga oleh tata kelola distribusi dan pengawasan mutu sepanjang alur rantai pasok. Data global menunjukkan sebagian besar negara menerapkan vaksinasi universal atau memprioritaskan kelompok rentan, meskipun beberapa negara seperti Eritrea tidak memiliki penerima vaksin sama sekali dan Afghanistan serta Liberia hanya memberikan vaksin kepada pekerja kunci dan kelompok rentan (Hale et al., 2021). Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan, tetapi juga kemampuan logistik masing-masing negara. JENIS JENIS VAKSIN COVID-19:Jenis vaksin COVID-19 yang digunakan secara global pun beragam, meliputi: Tantangan terbesar justru terletak pada aspek produksi massal, penyimpanan, dan distribusi vaksin yang masih minim dilaporkan di banyak negara (Ganasegeran et al., 2021). Jika tantangan ini tidak ditangani secara cepat, proses vaksinasi dapat berjalan lambat dan mengurangi peluang tercapainya kekebalan kelompok. Dalam kondisi inilah sistem cold chain menjadi komponen kunci untuk memastikan kualitas vaksin tetap terjaga sepanjang distribusi. APA ITU COLD CHAIN? Cold chain merupakan sistem yang menjaga kualitas produk biologis sejak proses produksi hingga titik pemberian dengan memastikan bahwa vaksin disimpan dan diangkut pada rentang suhu yang direkomendasikan. Karena vaksin bersifat sangat sensitive, maka penangannya harus dilakukan secara teliti dan konsisten. Ketidakstabilan suhu dapat menyebabkan kerusakan vaksin dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Chold chain dapat berupa standar (2-8oC) maupun deep-freeze (hingga -70oC), dengan kebutuhan infrastruktur yang luas dan biaya operasional yang tinggi. PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN VAKSIN COVID-19Dalam proses penyimpanan dan pengemasan, vaksin dikemas dalam beberapa lapisan. Pengemasan primer umumnya terdiri atas vial kaca, jarum suntik, penutup, dan segel. Kemudian, pengemasan sekunder dan tersier digunakan untuk mengurangi volume, menekan biaya logistik, serta menurunkan jejak karbon. Di fasilitas kesehatan, vaksin biasanya disimpan dalam lemari es atau freezer khusus farmasi, bahkan dalam beberapa kondisi dapat menggunakan kulkas rumah tangga yang memenuhi standar tertentu. Setiap jenis vaksin juga memiliki kebutuhan penyimpanan yang berbeda, yaitu: TRANSPORTASI DAN DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19Pada tahap transportasi dan distribusi, persyaratan logistic vaksin harus memenuhi standar farmasi untuk pengiriman melalui udara, laut, maupun darat. Produsen vaksin wajib mematuhi kebijakan Food and Drug Authority serta ketentuan Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Untuk penggunaan darurat, otoritas menerbitkan Emergency Use Authorisation (EUA) yang mencakup dua jenis fact sheet sebelum vaksin dikirim ke berbagai negara, yaitu (Termini, 2021) : 1. Healthcare Providers Administering Vaccine (Vaccination Providers) 2. Recipients & Caregivers Proses distribusi melibatkan banyak stakeholder seperti pengirim, freight forwarder, perusahaan kargo udara dan darat, serta agen penanganan di titik tujuna (de Boeck et al., 2020). Seluruh pihak bekerja dalam suatu gugus tugas yang menangani aspek kesehatan-lingkungan, hubungan public, kebijakan pemerintah, komunikasi, serta kelangsungan operasi rantai pasok. Karena vaksin sangat rentan terhadap fluktuasi suhu, setiap pemangku kepentngan memiliki peran penting dalam menjaga kualitasnya, sebab paparaan suhu yang tidak sesuai dapat merusak vaksin dan mengganggu jalannya program vaksinasi. Sumber: Hale et al. (2021). Pandemic policy database; Ganasegeran et al. (2021). COVID-19 reproduction number & herd immunity; Fahrni et al. (2022). Cold chain logistics management; de Boeck et al. (2020). Vaccine distribution chains; Termini (2021). Public health & liberty in vaccination.
Read More